Senin, 12 Januari 2009

Thoyfoer Menang Mutlak


* Raih Dukungan 85 Suara

SM/Agus Fy Thoyfoer

SEMARANG- Musyawarah Wilayah (Muswil) V DPW PPP Jateng akhirnya memenangkan HA Thoyfoer Mc untuk kembali memimpin partai itu periode 2006-2011.

Dalam pemungutan suara kemarin malam, Thoyfoer menang mutlak dengan memperoleh 85 suara dari 101 suara dari DPC-DPC yang masuk. Ketua DPW PPP periode 1999-2006 itu sekaligus terpilih sebagai ketua tim formatur.

Sementara HM Tamsil(bupati Kudus) mendapat 6 suara, Hisyam Alie (wakil ketua DPW) 3 suara, Hasan Mulahela (ketua DPC Surakarta) 5 suara, Abdul Aziz (ketua DPC Rembang) 1 suara, dan 1 suara dinyatakan tidak sah.

Kemenangan Thoyfoer tersebut sudah diperkirakan sejak awal Muswil. Sekretaris Panitia Abdul Syukur dari arena Muswil di LPMP Jl Kiai Mojo mengungkapkan, hingga pukul 23.30 masih berlangsung pemungutan suara kedua untuk memilih anggota formatur.

Sebelumnya, dalam sesi ''Pandangan Umum atas Laporan Pertanggungjawaban DPW PPP periode 1999-2006'', satu DPC mencalonkan Tamzil.

Sebanyak 21 DPC lain, ungkap Sekretaris DPW PPP Jateng Imam Munadjat, mengusulkan HAThoyfoer.

Dukungan kepada pengasuh Ponpes Al-Hamidiyah Lasem, Rembang itu juga diungkapkan oleh enam DPC lainnya agar memilih Thoyfoer secara aklamasi.

Jadi total 27 DPC sepaham agarThoyfoer dipertahankan, sedangkan 7 DPC lain tidak menyebut tegas.

Adapun Ketua Pimpinan Harian Pusat (PHP) DPP Arief Mudatsir Mandan mengatakan, arus bawah masih menghendaki kepemimpinan Thoyfoer berlanjut karena mampu mengayomi, akomodatif terhadap aspirasi yang berkembang, disegani, teruji, dan berangkat dari bawah.

''DPP ikut saja apa keputusan Muswil. Namun, ke depan harus mengakomodasi generasi muda dengan menampilkan tokoh-tokoh muda di kepengurusan, sehingga pada saat alih generasi bisa berjalan lancar,'' tutur anggota Komisi I DPR RI ini.

Imam Munadjat mengemukakan, dalam pandangan umum, 27 DPC menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban DPW periode 1999-2006.

''Dan delapan DPC tidak menyebut secara tegas apakah menerima atau menolak dan tidak ada satu pun yang menyatakan menolak,'' kata dia tanpa bersedia menyebut utusan yang menjagokan Tamzil.

Keterwakilan Perempuan

Departemen Infrastruktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Fernita Darwis mendesak, ketua DPW baru untuk menindaklanjuti harapan Ketua Umum DPP Hamzah Haz bahwa 30% jajaran kepengurusan harus diisi kaum perempuan.

''Ucapan ketua umum harus ditindaklanjuti secara konkret. Muswil DPW PPP Jateng merupakan yang pertama pada 2006, kalau hal ini ditindaklajuti akan menjadi proyek percontohan DPW lain,'' kata Ketua Divisi Diklat Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) pusat ini.

Menurutnya, komposisi kaum perempuan dalam kepengurusan DPW PPP Jateng diharapkan tidak sekadar memenuhi kriteria 30% tanpa posisi yang jelas, namun penempatan kaum hawa juga mempertimbangkan struktur yang strategis sesuai kapasitas dan kemampuan.

Menanggapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2008, Arief Mudatsir mengutarakan, ada sejumlah kader PPP yang dinilai mampu bersaing.

Siapa orang-orang tersebut? Dia memerinci, yakni Bupati Kudus HM Tamzil, Bupati Pemalang Mahrus SH, Wakil Bupati Temanggung M Irfan, dan Wakil Bupati Cilacap Tohirin Bahri. (H7,G17-60v)

sumber: klik di sini

Perempuan PPP Minta Jatah

Laporan:

Jakarta, Rakyat Merdeka. Di tengah pe­re­butan kursi panas ketua umum di arena Muktamar ke-VI tadi ma­lam, kaum perempuan Partai Per­sa­tuan Pembangunan (PPP) ma­lah berteriak lantang. Mereka me­­minta agar siapapun yang men­jadi ketua umum baru partai itu bersedia mengakomodir kaum hawa.

Protes tersebut disampaikan fungsionaris DPP PPP Fernita Dar­wis. Kata Fernita, dalam pe­rio­de Hamzah Haz, kaum pe­rem­puan PPP kurang diakomodir. Buk­tinya, dari 37 Pengurus Ha­rian Pusat (PHP), hanya ada tiga kaum Hawa, selebihnya kaum Adam.

“Sekarang kami sedang giat melobi agar keterwakilan perem­puan dikedepankan. Minimal me­mang tujuh pengurus, tapi kalau bisa ya 11 pengurus itu pe­rempuan,” tegasnya.

Kata perempuan yang juga ak­tif di Kaukus Perempuan Politik In­donesia (KPPI) itu. Gerakan pe­rempuan yang kini ada di ber­ba­gai kubu sudah mengerucut pa­da satu tuntutan itu. Sebab, pe­nga­laman terdahulu mem­buk­tikan betapa kaum Hawa kurang di­perhatikan, salah satunya da­lam hal pencalegan.

Hasilnya, dalam dua periode (1999-2004 dan 2004-2009) ha­nya tiga perempuan PPP yang jadi anggota parlemen. “Yang pe­riode ini untung karena ada Pak Suryadharma Ali yang jadi men­teri lalu di-PAW dan mun­cullah Lena Mariana Mukti.”

“Kami harap kandidat yang mun­cul jadi ketua bisa benar-benar mengakomodir hal ini. Me­mang mereka tak janji, tapi ko­mitmen mereka sepertinya mem­be­rikan angin surga kepada kaum pe­rempuan PPP,” be­ber­nya di­kutip Situs Berita Rakyat Merdeka. RM

http://www.myrmnews.com

Banyak Perempuan Legislatif Tidak Memahami Tugas

Rabu, 27 Desember 2006

SEMARANG - Guna memperjuangkan keterwakilan perempuan di legeslatif, Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) berencana akan melontarkan wacana pencarian "pejuang perempuan dan perempuan pejuang".

Hal itu diungkapkan Ketua KPPI Pusat Fernita Darwis, pada acara Diskusi Panel Penyebaran Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif di Hotel Muria, Selasa (26/12).

Kendati mengakui perempuan Indonesia memiliki potensi besar, namun masih banyak yang tidak memahami tugasnya di legislatif.

Dia menceritakan ada provinsi yang tergolong maju, tetapi angka kematian bayinya cukup tinggi.

"Hal itu mencerminkan anggota Dewan perempuan di sana tidak tahu apa yang harus diperjuangkan," katanya dalam acara yang diprakarsai Biro Pemberdayaan Perempuan Pemprov Jateng dan KPPI Jateng itu.

Tolak Jargon

Fernita dengan tegas menentang jargon yang pada pemilu 2004 lalu sering digunakan para caleg perempuan untuk mengumpulkan suara yakni "perempuan pilih perempuan". "Kalau begitu, anak lelaki dan suami si caleg perempuan nggak boleh memilih yang bersangkutan dong," ujarnya.

Disebutkan, para caleg wanita yang akan berlaga pada Pemilu 2009 harus bersiap-siap mulai sekarang. "Selain harus memiliki penampilan yang percaya diri dan bekal pendidikan (formal/informal), mereka harus memperluas jaringan dengan melakukan berbagai lobi pada setiap kesempatan."

Ketua Mapilu PWI Jateng yang juga dosen ilmu komunikasi FISIP Undip, Amirudin menjelaskan, adanya kultur oligarkhi elite menyebabkan wanita hanya dipasangkan pada nomor urut sepatu atau urutan bawah.

Amirudin juga mengakui bahwa sampai saat ini masih belum ditemukan formula untuk kaderisasi perempuan dalam parpol. (H11-60)


sumber: www.suaramerdeka.com

Assalamualaikum Wr. Wb.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang Tahu Kebutuhan Perempuan dan Anak © 2008 Template by Dicas Blogger.

TOPO